POLRI-Pengisian Gubernur Akpol Dinilai Terlambat

Bookmark and Share

Oleh: Sumitro
Senin, 3 September 2012, 14:20 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Anggota Komisi III DPR, Ahmad Yani tidak melihat adanya politisasi mutasi yang dilakukan petinggi Polri terhadap Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Anang Iskandar menjadi Gubernur Akpol Lemdikpol menggantikan Irjen Djoko Susilo yang dimutasikan sebagai pati Mabes Polri.

"Pengisiannya justru terlambat karena Gubernur Akpol Djoko sudah dinonaktifkan cukup lama. Seharusnya sudah dari kemarin-kemarin diganti," tegasnya disela-sela Raker Komisi III dengan Polri, Senin (3/9/2012).

Terlepas dari adanya mutasi tersebut, dia berharap proses pengungkapkan kasus dugaan suap simulator SIM oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jalan terus. Mengenai tarik-menarik kepentingan yang terus terjadi antara KPK dengan Polri, Yani memastikan bahwa pihaknya akan meminta kejelasan sekaligus dalam raker yang diskors hingga pukul 14.00 WIB tersebut.

"Yang penting kasus ini berjalan di KPK. Kita akan meminta kejelasan nanti sama Kapolri," tambah dia.

Mabes Polri sendiri diketahui melakukan mutasi terhadap sejumlah anggotanya. Salah satunya Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Anang Iskandar diangkat menjadi Gubernur Akpol Lemdikpol menggantikan Irjen Djoko Susilo. Djoko yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM selanjutnya ditarik sebagai pati di Mabes Polri.

Posisi Anang selanjutnya diisi oleh Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suhadi alius. Adapun posisi Wakapolda Metro akan diisi oleh Karoprovos Mabes Polri Brigjen Sujarno dan Kombes Endang Sunjaya Sesropos menjadi Karoprovos.

Mutasi terhadap sejumlah perwira polisi ini tertera dalam surat telegram rahasia TR/768/IX/2012, dan berdasarkan keputusan kapolri nomor : kep/511/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri.[yeh]

{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }

Poskan Komentar