KAB.GRESIK-Anggota DPRD Gresik Siap Kembalikan Tunjangan Perumahan

Bookmark and Share

Minggu, 16 September 2012 19:20:09 WIB
Reporter : Deni Ali Setiono

Gresik (beritajatim.com) - Tidak ingin terjebak tersangkut korupsi, 47 anggota DPRD Gresik siap mengembalikan tunjangan perumahan yang saat ini menjadi polemik. Selain itu, anggota dewan juga menolak pembahasan perubahan Perbup nomor 72 tahun 2011 terkait kenaikan tunjangan tersebut.

Dalam draf finalisasi perubahan APBD (P-APBD) tahun 2012, tercantum dana tambahan pendapatan tunjangan perumahan dikembalikan ke kasda. Ada 46 anggota dan satu wakil ketua yang tunjangan perumahannya dikembalikan. Hanya tidak disebutkan berapa nilai nominalnya.

Estimasinya jika tunjangan tersebut dikembalikan didapat dari selisih besaran tunjangan perumahan antara Perbup nomor 72 tahun 2011 yang nominalnya Rp 7,5 juta per bulan. Sedangkan realisasi dari Januari-Juli 2012 per anggota mencapai Rp 10,5 juta. Berarti yang harus dikembalikan Rp 3 juta setiap bulannya selama tujuh bulan oleh 46 anggota.

"Saat rapat finalisasi kami tidak membahas besaran tunjangan perumahan. Karena itu menjadi kewenangan eksekutif. Sebab, dalam Perda APBD 2012 sudah ditetapkan. Kalau tidak ada perbup-nya itu adalah kesalahan bupati," tegas M.Nasir Kholil, anggota Badang Anggaran DPRD Gresik kepada wartawan, Minggu (16/09/2012).

Diakui M.Nasir Kholil, alasan menolak tunjangan ini karena tidak ingin terjebak dalam ranah korupsi. Pasalnya, sejak direalisasikan Januari lalu penyesuaian tunjangan perumahan, ternyata Bupati Sambari Halim Radianto juga belum menerbitkan perbup pengganti Perbup nomor 72 tahun 2011.

Hal senada juga dikemukana oleh anggota Fraksi Hanura-Gerindra-Buruh (F-HGB) Umi Saidah. Menurutnya, sudah ada kesepakatan sisa dana tunjangan perumahan dikembalikan. Adapun proses pengembaliannya diserahkan ke masing-masing anggota. Bagi yang honorarium anggota masih mencukup maka dipotong, namun bagi yang tidak mencukup maka diminta menyicil setiap bulannya.

"Potong gaji saya. Karena gaji saya masih mencukupi. Tetapi kalau sudah dipotong berarti gaji saya hanya tersisa Rp 500 ribu. Tapi tidak ada masalah, daripada terjebak dalam perkara korupsi," tuturnya.

Sementara itu secara terpisah, Kepala Bagian Administrasi Hukum Setkab Gresik Suprihasto mengatakan, memang belum ada kesepakatan untuk membahas tentang peraturan bupati terkait perubahan besaran tunjungan perumahan. Hanya saja pihaknya sudah memberikan telaah terkait permintaan bupati. "Belum ada pembahasan ulang terkait dengan tunjangan perumahan ini," ujarnya. [dny/kun]

{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }

Poskan Komentar